Pimred Obor Rakyat Tersangka, Polri Diminta Ungkap Penyandang Dana - IniKabarKu.com

Breaking


PERKEMBANGAN VIRUS CORONA

Berita Selengkapnya

Pimred Obor Rakyat Tersangka, Polri Diminta Ungkap Penyandang Dana

setyardi budiono pimred tabloid obor rakyat ok1


Tim Pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) menyatakan apresiasinya atas gerakan Kepolisian RI (Polri) yang menetapkan dua orang tersangka pelaku Tabloid Obor Rakyat berisi fitnah kepada Jokowi.

Dipercaya pihak Polri tak hanya berhenti kepada kedua pelaku itu namun akan mengungkap serta menangkap otak utama dibaliknya.

"Kita percaya, Polisi tidak akan berhenti memeriksa para pelaku lapangannya saja. Namun berlanjut mengungkap otak dibalik penyebaran tabloid Obor Rakyat beserta penyandang dananya, yang jelas-jelas mereka telah melawan hukum," tegas Anggota Tim Pemenangan Jokowi-JK, Yuddy Chrisnandy, di Jakarta, Jumat (4/7/2014).

Yuddy mengatakan pihaknya mendesak Polri untuk memeriksa orang-orang yang dianggap berhubungan dengan Capres Prabowo-Hatta dan Tim Kampanyenya, yang diindikasikan terlibat kasus itu.

"Harus segera diperiksa," tegas Yuddy.

Dia melanjutkan, kampanye Hitam yang menyebar fitnah, kebohongan, isu SARA, dan memecah belah persatuan, merupakan tindakan melawan hukum yang nyata.

Karenanya, Mabes Polri harus terus berkomitmen menuntaskan kasus itu.

Apalagi, menurut dia, Publik akan terus mengikuti dan mengawasi kerja kepolisian dan meyoroti profesionalisme Polisi yang tengah diuji.

"Publik akan melihat apakah Polri dapat menjadi lembaga negara, penegak hukum yang netral atau hanya sekedar alat kekuasaan," tandasnya.

Sebelumnya, Polri mengumumkan telah menetapkan Pemimpin Redaksi Tabloid Obor Rakyat Setyardi Budiyono dan penulis tabloid tersebut, Darmawan Sepriyossa, sebagai tersangka. Keduanya diduga melanggar UU Pers Pasal 18 ayat (3) jo Pasal 9 (2).

Sementara pelapor kasus itu, Tim Advokat Jokowi-JK, sebelumnya menilai setidaknya para tersangka itu bisa diduga melanggar UU KUHP Pasal 310 juncto Pasal 311 atas delik penghinaan dan fitnah.

Lalu unsur delik penyebaran kebencian atas dasar kelompok dan golongan, termasuk SARA, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 dan Pasal 157 UU KUHP.

Ketiga, bisa disangkakan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 mengenai penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Dan Keempat, Pasal 214 UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dengan anggapan melakukan kampanye hitam.