Ini 'Perang Dingin' antara Jokowi dan Nur Mahmudi - IniKabarKu.com

Breaking


PERKEMBANGAN VIRUS CORONA

Berita Selengkapnya

Ini 'Perang Dingin' antara Jokowi dan Nur Mahmudi

jokowi nurmahmudi

Meski wilayah kekuasaannya bertetangga, hubungan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dengan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail sepertinya kurang seiya-sekata. Keduanya beberapa kali terlibat gesekan.

Jokowi maupun Nur Mahmudi beradu pendapat saat mengatur wilayah perbatasan Jakarta dan Depok, Jawa Barat. Gesekan-gesekan itu muncul antara lain mulai dari langkah antisipasi banjir hingga perbaikan jalan di perbatasan.

Berikut 3 'perang dingin' Jokowi dan Nur Mahmudi:

1. Waduk Penangkal Banjir

Nur Mahmudi menolak tawaran Pemprov DKI Jakarta yang berniat membeli lahan di Depok untuk dijadikan waduk penangkal banjir. Jokowi mengimbau daerah yang berdekatan sebaiknya bisa saling bekerjasama.

"Semua ini kan ada di NKRI, ya ikutilah aturannya," ujar Jokowi usai menghadiri Diskusi Publik di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Selasa (26/11/2013).

Jokowi akan mengkaji lebih jauh lagi terkait dengan penawaran yang dilakukannya. "Nanti dilihat dulu lapangannya," kata Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan daerah yang berdampingan itu sebaiknya saling bekerjasama untuk dalam mengatasi permasalahan kota, terutama dalam mengatasi masalah besar.

"Tetapi jangan kerjasama yang parsial dan harus segera dilakukan. Jangan kerja yang kecil-kecil," ujarnya.

Sementara itu, terkait dengan Bogor, Jokowi mengaku telah menghibahkan sejumlah dana ke Bogor. Dana tersebut digunakan untuk normalisasi sungai dari puncak hulu yang mengalir ke Jakarta.

"Sudah, sudah kita berikan ke Bogor, sudah cair. Dari APBD," katanya.

Menanggapi pendapat itu, Nur Mahmudi akhirnya mempersilakan jika Jokowi ingin membeli lahan di Depok untuk dijadikan waduk. Namun, Mahmudi mengingatkan agar pemanfaatan lahan harus sesuai dengan aturan.

Nur Mahmudi hingga saat ini mengaku belum pernah menerima tawaran resmi dari Pemprov DKI terkait tawaran pembelian lahan.

"Sementara ini, sebenarnya sebagai pemerintah kota, belum pernah menerima surat atau berita yang diajukan pemerintah DKI tersebut. Aakan tetapi selaku pemerintahan tidak pernah melarang siapa pun untuk membeli lahan di wilayah Depok," kata Nur Mahmudi kepada wartawan di kantornya, Jl Margonda Raya, Depok, Selasa (26/11/2013).

Namun eks Presiden PKS ini mengatakan lahan yang dibeli tak boleh diubah pemanfaatannya. Pembeli lahan harus menjaga pemanfaatan lahan yang dibeli sesuai aturan.

"Jika yang dibeli kawasan pertanian maka sampai kapan pun lahan itu harus tetap menjadi pertanian. Kalau dia membeli kawasan aliran sungai sampai kapan pun dia tidak memanfaatkan lahan itu jadi bangunan. Namun jika yang dibeli kawasan perekonomian atau komersil sampai kapan pun lahan itu bisa dipakai," paparnya.

Nur Mahmudi sebelumnya diberitakan menolak tawaran Pemprov DKI Jakarta yang berniat membeli lahan di Depok untuk dijadikan waduk. Padahal waduk yang akan dibangun bertujuan untuk menanggulangi banjir di Jakarta.

2. Jalanan di Perbatasan
Depok meminta kepada Jokowi untuk memperhatikan kawasan yang berbatasan langsung dengan Jakarta. Kawasan itu seringkali banyak terjadi masalah sosial. Mulai dari kemacetan hingga masalah kriminalitas.

"Saya harap wilayah perbatasan itu disempurnakan kondisinya, supaya tidak terjadi potensi konflik sosial atau keamanan," kata Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail, Selasa (30/10/2012).

Menurut Nur Mahmudi, wilayah Jakarta Selatan dan Timur bersinggungan dengan kawasannya yaitu Cinere dan Pondok Rangon. Nur Mahmudi berharap, Jokowi bisa menaruh perhatian lebih terhadap dua kawasan itu.

"Jika tidak bisa ditertibkan, akan mengganggu," lanjutnya.

Selain itu, Nur Mahmudi juga berharap agar Pemprov DKI mau mengurusi berbagai jalur yang menjadi akses warga Depok keluar masuk ke wilayah Jakarta. Mulai dari jembatan UI, Lenteng Agung, hingga Pasar Minggu.

Kelancaran lalu lintas di kawasan itu, juga akan berimbas banyak mengurangi kemacetan di Depok. "Kalau tidak macet, Depok dan Pasar Minggu, itu bisa kurang 30 menit," tandasnya.

Soal perbaikan jalan, Pemkot Depok justru yang berinisiatif memperbaiki jalur tersebut.

"Kalau dilihat kerusakan jalan yang cukup signifikan itu adanya di wilayah Jakarta Selatan," jelas Kasubag Humas Pemkot Depok, Ricko, Jumat (15/3/2013).

Perbaikan jalan ini dilakukan Pemkot Depok, Kamis (14/3/2013). Dalam situs Humas Depok, jumlah ruas jalan yang diaspal kurang lebih sepanjang 150 meter.

Meski begitu, tidak semua jalan itu diperbaiki oleh Pemkot. Belasan meter setelah jalan yang diperbaiki, masih terlihat aspal yang mengelupas.

Menurut Ricko, pihaknya merasa berkepentingan untuk memperbaiki jalan itu. Pasalnya, jalur itu merupakan salah satu akses utama warga Depok ke Jakarta. Perintah perbaikan jalan datang dari wali kota Depok Nur Mahmudi.

"Berhubung lebih banyak warga Depok yang menggunakan jalan itu ketimbang warga DKI, ya kita duluanlah," tandasnya.

3. Jembatan Reyot

Jokowi dan mantan Wagub Jawa Barat Dede Yusuf menjajal jembatan bambu di Srengseng Sawah yang menghubungkan Jaksel dan Depok. Keduanya mengaku ketakutan saat melintasi jembatan tersebut. Mereka berharap jembatan itu segera diperbaiki.

Jika benar jembatan tersebut reyot, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail justru bingung dengan tindakan yang dilakukan kedua orang tersebut.

"Harus dicek lagi apa benar reyot atau tidak. Kalau reyot, kenapa Pak Dede Yusuf dan Pak Jokowi masih bisa naik?" kata Nur Mahmudi saat dihubungi detikcom, Senin (10/12/2012).

Menurut Nur Mahmudi, jembatan itu memang berada di dua wilayah, Jakarta dan Depok. Jembatan itu juga murni hasil swadaya masyarakat.

Nur Mahmudi sudah mengutus pegawai Pemkot Depok untuk bertemu dengan kelurahan serta kecamatan di sekitar jembatan itu. Tujuannya untuk membujuk agar status jembatan itu bisa dijadikan milik Pemerintah Kota.

"Ini sedang dimusyawarah agar bisa diambil alih pemkot," ujar Nur Mahmudi yang mengaku belum berkunjung ke jembatan tersebut.

Dengan perubahan status, perbaikan akan bisa segera bisa dilakukan. Jika permohonan tersebut ditolak, Pemkot juga sudah berencana membuat jembatan permanen yang jaraknya tidak jauh dari jembatan asli.

"Nanti akan dianggarkan di tahun 2013. Saya sudah bilang ke Pak Gubernur Jawa Barat soal kondisi ini agar bisa dimasukkan ke APBD 2013, sekarang tinggal menunggu tanda tangan Gubernur," papar politisi PKS ini. Nur Mahmudi berharap warga sekitar tidak lagi menggunakan jembatan tersebut.

Jembatan itu akhirnya diperbaiki setelah mendapat sumbangan dari Jokowi dan Dede Yusuf.


Sumber: detik.com