Ini Alasan Polwan Dilarang Menggunakan Jilbab - IniKabarKu.com

Breaking


PERKEMBANGAN VIRUS CORONA

Berita Selengkapnya

Ini Alasan Polwan Dilarang Menggunakan Jilbab


Mabes Polri mengaku sulit untuk mengubah peraturan kapolri (Perkap) yang mengatur soal seragam anggota Polri termasuk polisi wanita (Polwan). Terlebih, jika memperbolehkan jilbab untuk digunakan sebagai pakaian tambahan Polwan.


Mabes Polri menyanggah tuduhan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) soal tuduhan pelanggaran HAM dalam seragam polisi wanita (Polwan).

Demi Anggaran

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Agus Rianto menjelaskan, banyak instansi lain yang menerapkan seragam tak berjilbab.

"Sekarang kenapa kok seragam Polwan yang melanggar HAM. Kan banyak lembaga instansi lain yang juga seperti itu berarti kan melanggar HAM juga,"ujarnya.

Dia menegaskan, seragam yang berlaku untuk polisi wanita (Polwan) saat ini sudah berlaku umum untuk semua anggota Polri. Aturan seragam yang melarang pemakaian jilbab tersebut tidak hanya berlaku untuk anggota Polwan di lapangan atau kelompok tertentu.

"Bukan hanya Polwan, pimpinan juga harus menggunakan (seragam tersebut)," ujarnya saat dikonfirmasi. Dia menjelaskan, ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Kapolri tersebut seharusnya dipahami oleh para Polwan. Jika menambahkan bagian pelengkap lain pada seragam seperti jilbab, maka peraturan pun harus direvisi.    

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Agus Rianto menjelaskan, penambahan jilbab jika diberlakukan akan berdampak umum. Sehingga Polri harus menambah kocek tambahan. "Karena kalau pakaian (jilbab) itu dibagikan berarti anggarannya lain lagi,"ujarnya pada hari Rabu (5/6).

Kapolda Sumsel Izinkan Polwan Berjilbab

Berbeda dengan wilayah lain, Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen Iskandar Hasan mengeluarkan Telegram Rahasia (TR). Isinya, memperbolehkan polisi wanita (polwan) memakai jilbab saat berbaju dinas.

Hal itu diungkapkan Kapolda Sumsel di hadapan 1.000 santri dan kyai, di Pondok Pesantren (Ponpes) Qodratullah di Langkan, Jumat (8/3/2013) yang lalu.

“Saya akan lebih memerhatikan calon polisi dari ponpes, dengan harapan akan memiliki iman yang tinggi. Sehingga, akan lahir polisi-polisi yang santri dan pasti akan dekat dengan masyarakat,” ujar jenderal polisi berbintang dua, di hadapan santri dan santriwati.


MUI Akan Adukan ke Makamah Konstitusi

MUI segera mungkin bakal menggelar sidang terkait laporan larangan polisi wanita (polwan) mengenakan jilbab. Setelah sidang, MUI bakal mengeluarkan tausyiah berupa nasehat kepada kapolri, polri, dan masyarakat umum.

Namun, jika nasehat itu mentah alias tidak diterima kapolri dan polri, Wakil Sekretariat Jenderal MUI, Tengku Zulkarnaen, berpendapat, maka cara lain yang ditempuh adalah datang ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Seandainya terbukti kepolisian membuat aturan pelarangan jilbab dan tidak sesuai dengan UUD 1945, maka aturan tersebut bisa dibatalkan MK. “Jika sudah masuk ke MK, larangan penggenaan jilbab tersebut harus dibatalkan,” ujarnya.

Ia berpendapat, jika ada pihak yang tidak setuju dengan pemakaian jilbab pada polwan Muslimah, pendapat itu adalah pikiran yang sangat picik. Apalagi jika nanti dikhawatirkan akan muncul perbedaan jatah dan kewajiban kerja pada polwan Muslimah yang telah mengenakan jilbab dengan polwan non-Muslim.

Menurutnya, polisi bisa profesional dan bisa proporsional dalam mendelegasikan tugas-tugas pada anggotanya, yang memandang berdasarkan kewenangannya, bukan berdasarkan polwan tersebut memakai jilbab atau tidak.

Ketika polwan memutuskan memakai jilbab dalam menjalankan tugasnya, tidak juga membutuhkan biaya yang besar dalam penampilan barunya. Karena hanya mengganti topinya dengan jilbab dan menambah panjangnya lengan pada bajunya. Sedangkan untuk bawahannya, polisi sekarang sudah mengenakan celana panjang longgar, yang berarti itu sudah tak perlu diganti lagi.