Anggaran Stiker Nopol Ganjil Genap Rp 12,5 M atau Rp 62 M? - IniKabarKu.com

Breaking


PERKEMBANGAN VIRUS CORONA

Berita Selengkapnya

Anggaran Stiker Nopol Ganjil Genap Rp 12,5 M atau Rp 62 M?



Kepala Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan dana yang disiapkan untuk stiker ganjil genap hanya mencapai Rp 12,5 miliar. 

Jumlah tersebut jauh berbeda dari yang disampaikan oleh Indonesia Police Watch (IPW), di mana anggaran yang disiapkan untuk pembuatan stiker bagi 2.541.351 mobil pribadi mencapai Rp 62 miliar.

Udar Pristono
"Ngga ada dana sampai Rp 62 miliar, ngawur saja. Adanya 12,5 miliar untuk sekitar 3,5 juta mobil dan 1,7 juta diantaranya bernomor polisi ganjil. Itu berarti, sekitar Rp 3.600 per stiker," kata Pristono di Balai Kota, Jakarta, Rabu (20/2).

Harga Rp3.600 itu juga jauh dari yang disampaikan oleh Ketua Presidium IPW Watch Neta S Pane. Dalam siaran persnya yang diterima Metrotvnews.com, Neta mengatakan harga satu stiker dengan acuan total anggaran Rp 62 miliar ialah sekitar Rp 25 ribu.

"Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) harus menjelaskan secara transparan tentang anggaran Program Nomor Polisi Ganjil Genap, karena beredar kabar bahwa anggaran mencapai Rp 62 miliar," tulis Neta.

Ia mengatakan anggaran yang terlalu besar pun sebenarnya tidak akan membuat program yang digagas Jokowi itu berjalan secara efektif. Apalagi koordinasi dengan pihak kepolosian selaku pengawas di lapangan serta penyediaan angkutan umum belum memiliki solusi.

"IPW mengimbau Jokowi jangan terlalu memaksakan kehendaknya dan segera membatalkan program tersebut karena dikhawatirkan tidak berjalan dengan maksimal," pungkas Neta

Aturan Nopol Ganjil-Genap Jokowi Rawan Dicurangi

Suroso Alimoeso
Kementerian Perhubungan sedikit belum dapat banyak bicara soal keefektifitasan program ini. Pasalnya, kemungkinan adanya kecurangan pasti ada.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Suroso Alimoeso saat ditemui di Diskusi Interaktif Presbackground "Kendala yang dihadapi Pemda/kota-kota dalam Merealisir Pembangunan Sistem Transportasi Massal Cepat", di Hotel Millenium, Jakarta, Rabu (20/2/2013).

"Tergantung penerapannya seperti apa. Artinya disiplin, kalau pemakaian jalannya disiplin itu baik. Tapi kalau beli plat nomor 2, itu yang jadi masalah," ungkap Suroyo.

Dia menambahkan, tak menutup kemungkinan adanya kecurangan tersebut. Oleh karena itu, menurutnya, jika program itu diterapkan, perlu evaluasi yang mendalam agar dapat dilakukan secara berkesinambungan.

"Selama ini yang dilaksanakan pemda itu baik, kita dukung. Pokoknya nanti akan dievaluasi dulu. Kan dilaksanakan saja belum," lanjutnya.

Hal senada dilontarkan oleh Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno. Selain adanya kemungkinan dalam kepemilikan lebih dari satu nomor polisi, menurut Djoko, motor selama ini yang menjadi pemicu kemacetan di Jakarta.

"Kesempatan untuk terjadi jual beli nopol itu terjadi. Selama motor masih banyak ya nggak efektif. Yang harus ada itu angkutan transportasi massal, prinsipnya angkutan umum dibagusin dan murah," katanya.

Dia mencontohkan, di beberapa negara selain Indonesia, pemerintah melakukan pembatasan sepeda motor berdasarkan jenisnya. Sehingga, hal itu dapat memicu masyarakat untuk naik angkutan umum.

"Cc-nya dibatasi di bawah 70 cc seharusnya. Di China cc besar itu hanya untuk ojek," katanya.


Kebijakan Lalu Lintas yang Akan Diterapkan

Adapun kebijakan yang rencananya akan diberlakukan per-Maret tahun ini, diterapkan di beberapa lokasi di Jakarta, diantaranya koridor three in one yang berlaku sepanjang jalur Blok M hingga Kota, Jalan Gatot Soebroto dan Jalan Rasuna Said.

Selanjutnya sejumlah koridor timur-barat yang dilalui Transjakarta, Pinang Ranti hingga Pluit, serta Jalan Sultan Agung dari Karet, Jakarta Pusat hingga Manggarai dilanjut hingga Jalan Pramuka.

Ruas Jalan Medan Merdeka Selatan dan Jalan, Jenderal Suprapto serta di sebelah barat, Jalan Kyai Tapa dan KH Hasyim Anshari yang menghubungkan Grogol dengan Harmoni juga akan menjadi titik penerapan nopol ganjil genap.

Selain itu, dua jalur bujur dari utara ke selatan juga akan diberlakukan kebijakan ini yaitu Jalan Gunung Sahari, Kramat Raya, Salemba, Jatinegara, hingga ke Cawang, dan Jalur Cideng, Mas Mansyur yang melintasi.